Tempo.co – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendukung langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan proposal perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Usulan proposal itu sebelumnya Prabowo sampaikan saat menghadiri KTT Pertahanan Dialog di Shangri-La Hotel, Singapura pada Sabtu, 3 Juni 2023.
Menurut Jokowi, langkah Prabowo tersebut sama dengan sikap negara selama ini terhadap konflik Rusia-Ukraina. “Sejak awal jelas, sampai sekarang tidak berubah, bahwa Indonesia sangat menghormati kedaulatan dan teritorial, integritas, dari negara lain. Semua negara tetap dan tidak akan berubah, sehingga itu juga yang kami sampaikan pada saat bertemu dengan Presiden Zelenskyy dan juga Presiden Putin,” ujar Jokowi di Gedung BPKP, Jakarta Timur, Rabu, 14 Juni 2023.
Jokowi ingin perang Rusia Ukraina segera berakhir. Jokowi menyampaikan pernyataan itu ke Prabowo saat pertemuan empat mata di Istana Negara pekan lalu.
Menurut Jokowi, Prabowo menyampaikan usulan perdamaian antara Rusia Ukraina itu juga dilakukan di forum seminar, bukan forum kenegaraan atau perundingan. Sehingga, ia melihat proposal perdamaian tersebut sah-sah saja diajukan. “Dalam sebuah dialog, usulan-usulan boleh saja, usul kok. Tapi bukan dalam sebuah dalam perundingan antar-negara, bukan,” kata Jokowi.
Sebelumnya, dalam usulannya itu Prabowo mengajak “penghentian segera permusuhan”, gencatan senjata “pada posisi saat ini”, dan zona demiliterisasi yang akan dijamin oleh pengamat dan pasukan penjaga perdamaian PBB. Dia juga menyarankan sebuah “referendum di wilayah yang disengketakan” yang diselenggarakan oleh PBB.
Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov yang menghadiri KTT dua hari tersebut dengan tegas menolak usulan tersebut. “Kedengarannya ini seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia,” ujarnya. “Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini.”
Juru bicara luar negeri Ukraina Oleg Nikolenko juga menolak rencana itu dengan menyebutkan kembali bahwa posisi Ukraina mengultimatum Rusia harus menarik pasukan dari teritorial Ukraina. Nikolenko mengatakan Rusia telah melakukan tindakan agresi, menduduki teritorial Ukraina, dan setiap proposal gencatan senjata memberi kesempatan pasukan Rusia untuk menyatu kembali dan memperkuat diri.
“Tidak ada teritorial yang dipersengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia untuk mengadakan referendum di sana,” katanya. “Dalam wilayah yang diduduki, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Rusia kini berusaha dengan segala cara yang mungkin untuk mengganggu serangan balasan Ukraina.” Rusia membantah tuduhan Ukraina tentang kejahatan perang dan genosida. Indonesia, yang menyukai diplomasi nonblok, sebelumnya telah berupaya menengahi perdamaian.
Sumber : Tempo.co
