Kompas.com – Hasil Konferensi Daerah (Konferda) DPD Projo Sulawesi Selatan (Sulsel) menyatakan sikap mendukung pasangan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dan Airlangga Hartarto sebagai bakal calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra yang sudah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden, sementara Airlangga adalah Ketua Umum Partai Golkar yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.
Sikap tersebut diungkapkan Ketua Projo Sulsel, Herwin Niniala kepada wartawan usai menggelar Konferda Projo di Hotel Claro, Makassar, Minggu (18/6/2023).
“Berdasarkan agenda kebangsaan dan program prioritas harapan rakyat yang juga menjadi pembahasan dalam Musyawarah Rakyat (Musra) di berbagai provinsi, maka Projo Sulsel memutuskan mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Airlangga Hartanto sebagai Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2024,” tegasnya.
Herwin mengatakan, keputusan Konferda Projo Sulsel akan dibawa dalam rapat kerja nasional (Rakernas) VI Projo sebagai pertimbangan bersama untuk mendukung Capres-Cawapres di 2024.
Dia merinci, Konferda Projo dihadiri 18 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yakni Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Sinjai, Selayar, Bone, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Sidrap, Parepare, Barru, Pangkep, Maros, serta pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Projo Sulsel telah tuntas membahas berbagai isu dan agenda.
Sejumlah isu penting Sulawesi Selatan yang menjadi sorotan diharapkan bisa menjadi prioritas jika Prabowo dan Airlangga memerintah nanti.
“Dalam lingkup Sulsel berbagai isu penting menjadi sorotan seperti penyelesaian proyek kereta api Makassar-Parepare dan perluasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin,” kata herwin.
“Di samping itu, pembangunan pusat penelitian kelautan dan perikanan, pembangunan Universitas Maritim, Swasembada beras, serta pembangunan stadion sepak bola standar FIFA menjadi sebuah agenda daerah bagi Sulsel,” jelasnya.
Herwin menilai, secara nasional agenda kebangsaan dan program prioritas harapan rakyat akan menjadi kunci bagi kepemimpinan yang baru.
Agenda tersebut meliputi pemenuhan dan perlindungan hak dasar rakyat, persatuan nasional, pemajuan tata kelola pemerintahan, pelestarian lingkungan hidup, serta pemajuan teknologi untuk rakyat.
“Berbagai tantangan ketidakpastian global, perubahan situasi geopolitik regional, pemulihan ekonomi, dan lompatan kemajuan ekonomi serta keberlanjutan pemerintahan kerakyatan merupakan bagian dari tantangan Indonesia ke depan,” tambahnya.
Sumber : Kompas.com